Hari ini tepat 45 tahun yang lalu kudeta militer 1965 menghasilkan kemenangan kekuasaan militer, yang mewarisi perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, telah mendorong ekonomi Indonesia terintegrasi kembali ke modal internasional dengan konsekuensi negatif terhadap Indonesia—industrialisasi dalam negeri yang tidak terbangun karena produksi berorientasi ekspor (sebagaimana kini tampak mencolok dalam produksi batu bara dan kelapa sawit serta bahan tambang lainnya) dantenaga kerja Indonesia hanya menjadi buruh berupah murah serta alamnya dirusak.
Upaya membangun ekonomi (substitusi impor) juga pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, terutama dengan mengandalkan pendapatan minyak pada tahun 1970-an. Namun hal tersebut tidak berkembang (faktor korupsi dan juga skema ekonomi neoliberal yang tidak menghendaki industri negara dunia ketiga berkembang meramaikan kompetisi internasional).
Dibutuhkan kembali nasionalisasi di bawah kontrol rakyat agar surplus produksi bisa diabdikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain), bukan memperkaya segelintir pemodal yang terintegrasi dengan modal luar negeri (pasar, teknologi dan modal). Hal tersebut membutuhkan pembangunan organisasi dan pemulihan memori sejarah rakyat akan masa lampau, di mana rakyat bersiasat untuk bertahan dalam hidup sehari-hari dan berjuang melawan modal internasional, sebuah aspek yang dihilangkan oleh kekuatan Orde Baru, yang telah terbukti tidak berdaya menghadapi gempuran modal internasional, yang kini juga sudah menunjukkan tanda-tanda krisis yang semakin parah.
Mengambil contoh Kuba, dengan sosialisasi alat produksi (nasionalisasi di bawah kontrol rakyat), sebuah negeri miskin, yang diembargo oleh Amerika Serikat dan rawan bencana, namun mampu mengabdikan sumber daya alam yang ada dan surplus produksinya untuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan program-program produksi yang ramah lingkungan (seperti pertanian organik secara massal). Indonesia, dengan sumber daya yang berlimpah (hadiah terbesar bagi Amerika Serikat di Asia Tenggara, Nixon pernah menyebutnya), maka tujuan untuk mensejahterakan rakyat umum tersebut lebih memiliki landasan material, tinggallah bagaimana pembangunan dan pengelolaan organisasi perjuangan untuk mewujudkannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar