PPI, SMI, PPBI, FPBJ, PEMBEBASAN, KPOP, PMKRI, SBTPI, SP-PLN, CGM UBK, PPRM, Perempuan Mahardhika, SPKAJ, KPRM-PRD
Pemerintahan SBY-BOEDIONO dan PARLEMEN GAGAL, saatnya Rakyat Bersatu merebut kekuasaan dengan Politik kemandirian!
Sudah dapat disimpulkan, Pemerintahan SBY-Boediono dan Parlemen, terbukti GAGAL mensejahterakan dan mengembangkan Demokrasi bagi Rakyat. Lihat saja, jumlah orang miskin dengan standard BPS (Rp.165 Ribu/per bulan) saja—yang standarnya kurang obyektif— berada dalam angka 31 Juta orang dari 220an juta penduduk negeri ini. Sungguh mengerikan. Padahal kebutuhan hidup untuk menjadi sumber daya manusia yang layak: terpenuhi pangan, papan, sandang, dan pendidikan yang layak, tak dapat dipenuhi dengan pendapatan Rp. 165.000/bulan. Sesungguhnya 100 juta lebih penduduk negeri ini hidup di bawah standar kelayakan hidup internasional 2$ per hari.
Dalam soal demokrasi, perlahan namun pasti, pemerintah mulai membatasi ruang demokrasi bagi rakyat.
Kenapa ini semua bisa terjadi?
Persoalannya bukan sekedar pemerintah tidak memiliki political will (Kehendak Politik) untuk mensejahterakan rakyat, tapi politik-ekonomi yang dijalankan memang mengakibatkan kemiskinan semakin luas, industri nasional semakin hancur, demokrasi semakin menyempit, dan karakter nasional semakin tak berkepribadian.
Jalan politik-ekonomi apakah yang dilaksanakan oleh pemerintah? Jalan politik-ekonomi tersebut adalah menjadikan bangsa ini (baik alam dan manusianya) sebagai lapangan penghisapan/penjajahan modal asing. Tak mungkin, imperialisme (baca: Penjajahan modal asing) begitu leluasa melakukan penghisapan tanpa legitimasi dari pemerintahan yang berkuasa, sehingga dibenarkan melalui undang-undang, hukum, ideologi, kebudayaan.
Lihat saja apa yang terjadi ketika jalan ini dilaksanakan dengan konsisten:
Di pertanian, selain memang ada problem historis: tanah yang berpetak-petak (kecil), sarana produksi dan manajemen pertanian yang tadisional, teknologi yang tradisonal, jalan dan pasar yang kurang, selain itu penjajahan asing yang sudah muncul sejak awal kolonial belanda diperparah ditambah masa kapitalisme Orde Baru dan Era Reformasi membuat lahan-lahan pertanian banyak dikuasai oleh perkebunan-perkebunan asing. Liberalisasi pertanian, energi, dan pencabutan subsidi pertanian membuat para petani kalang kabut bersaing dengan komoditi pertanian asing, akibatnya banyak sekali petani yang bangkrut dan lahannya mereka jual. Kemudian, menjadi penganguran atau buruh tidak tetap di perkotaan atau menjadi TKI ke luar negeri, tidak sedikit perempuan-perempuan dari pedesaan menjadi korban Trafficking.
Di kalangan buruh, momok yang paling menakutkan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama terhadap industri-industri yang hancur karena kalah bersaing, seperti tekstil dan produk tekstil, perkayuan, elektronik. Tapi selain itu, kenaikan harga barang-barang pokok, yang disebabkan oleh rentetan peningkatan harga dari hulu industri hingga hilir ditanggapi oleh pengusaha dengan reaktif. Bukan justru meningkatkan pendapatan buruh hingga pada kelayakan sosial, yang dilakukan oleh pengusaha dan agen-agennya adalah merevisi UU Ketenaga kerjaan yang berisi: penghilangan pesangon, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourching (perluasan outsourching), kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi & pengawasan serta menginginkan perundingan hanya antar buruh-pengusaha (bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan—yang tujuannya tak lain adalah mempermudah penghisapan nilai lebih terhadap kaum buruh. Akibat dari praktek dari penjajahan terhadap kaum buruh secara mendasar adalah semakin hancurnya sumber daya manusia (buruh), bahkan hingga ke keturunanya, karena dengan tingkat eksploitasi yang semakin tinggi, kesempatan (akses) terhadap pendidikan, kesehatan—sebagai faktor yang mendasar—tak mereka dapatkan.
Di sektor pendidikan, meski UU BHP sudah dibatalkan akan tetapi praktek penjualan (komersialisasi) pendidikan masih terus berlangsung dengan payung hukumnya UU Sisdiknas dan Perpu. Pendidikan yang seharusnya gratis, karena syarat bagi upaya memajukan manusia negeri ini, dijual sebebas-bebasnya, sehingga hanya orang yang “berduit” saja yang memiliki kesempatan mengenyam bangku sekolah atau kuliah. Lihat saja, Siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa (kompas). Dari data tersebut, semakin terbukti pemerintah gagal, membangun sumber daya produktif bagi produktifitas nasional, hingga akibatnya, bangsa ini akan terus tergantung pada produk-produk industri kapitalis internasional.
Di kalangan kaum miskin perkotaan, penggusuran terhadap pedagang kaki lima terus, dan terus terjadi diberbagai kota. Tidak hanya itu, pelarangan penduduk desa untuk menghuni perkotaan besar terjadi, secara administratif maupun kekerasan, tanpa diciptakannya lapangan pekerjaan di kota-kota kecil ataupun pedesaan. Hal ini menunjukkan, orang miskin yang membutuhkan kesempatan untuk hidup, telah dihalang-halangi atau bahkan oleh pemerintah atas sarana mereka untuk hidup.
Kenyataan-kenyataan di atas sudah menunjukkan, bahwa pemerintahan SBY-Boediono dan Parlemen bukanlah pemerintaha rakyat, melainkan pemerintahan yang menjadi abdi bagi kapitalisme internasional/imperialisme. Oleh karenanya, dalam memperingati 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono, kami, menyerukan:
- Mari membangun persatuan gerakan dan rakyat yang berprinsip: kemandirian, agar arah perjuangan gerakan dan rakyat dalam melawan penjajahan asing, merebut demokrasi dan kesejahteraan sepenuh-penuhnya terwujud. Agar tak lagi ditelikung oleh elit-elit politik, yang juga adalah agen-agen imperialis.
- Mari bersama-sama turun ke jalan serentak secara nasional pada tanggal 20 oktober 2010, kita duduki pusat-pusat kekuasaan.
Kami juga menuntut:
- Turukan Harga bahan-bahan kebutuhan pokok
- Perumahan, Pupuk, Transportasi dan Energi yang murah
- Reformasi Agraria yang Sejati
- Pendidikan dan Kesehatan Gratis
- Lapangan Kerja
- Upah Layak secara Nasional
- Hapuskan Utang Luar Negeri
- Nasionalisasi Industri Asing dibawah kontrol rakyat
- Bangun Industri Nasional dibawah kontrol rakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar